oleh

Diperiksa Sebagai Tersangka, Mantan Bupati Tapteng Ini Mangkir

Medan – Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung mangkir dari panggilan penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) reskrimum Polda Sumut.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, sesuai jadwal, mantan bupati Tapteng itu harusnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan yang menjeratnya, Senin (4/6).

“Memang sesuai surat panggilan yang sudah kita kirim, jadwal pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini. Namun Sukran Jamilan Tanjung tidak datang,” ujar MP Nainggolan kepada wartawan.

Dia mengatakan, ketidakhadiran Sukran tidak ada pemberitahuan dari pihak manapun, termasuk kuasa hukumnya. Penyidik juga tidak mengetahui kondisi dan dimana keberadaan Sukran.

Sambungnya lagi, langkah berikutnya penyidik akan melayangkan panggilan kedua terhadap mantan Bupati Tapteng tersebut.

“Kita tidak tahu apakah dia (Sukran) sakit atau bagaimana. Karena tidak ada pemberitahuan dari pihak yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut telah mengajukan pencekalan terhadap mantan Bupati Tapteng itu sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan uang ratusan juta ke pihak Imigrasi. Pencekalan dilakukan, agar tersangka Sukran Jamilan Tanjung tidak melarikan diri.

Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, mantan bupati Tapteng itu dilaporkan oleh Joshua Marudutua Habeahan pada 30 April 2018 dengan nomor LP 546/IV/2018/ SPKT III.

Terlapor ada dua orang yaitu Amirsyah Tanjung dan Sukran Jamilan Tanjung. Korban dan terlapor pernah bertemu membahas soal pengerjaan proyek konstruksi senilai Rp 5 miliar.

“Nah, Sukran yang menjabat sebagai Bupati saat itu memerintahkan Amirsyah untuk meminta sejumlah uang administrasi,” terangnya.

Uang yang diminta Sukran Tanjung melalui Amirsyah Tanjung kepada Joshua sebesar 450 juta rupiah, dengan harapan akan diberikan sejumlah proyek, salah satunya pembangunan konstruksi.

Namun, proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada. Atas perbuatannya, keduanya dikenakan pasal 378, 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan.

 

sumber: medanbisnisdaily.com

Komentar