oleh

Ada 157 PNS Diduga Melanggar Saat Pilkada Serentak 2018

Smart News Tapanuli – Sebanyak 2,7 juta aparatur sipil negara (ASN) turut melaksanakan Pilkada serentak 2018, di 171 daerah.

Dari jumlah itu, Pelaksana Tugas Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Andi Batara Lifu mengatakan, ASN yang diduga melakukan pelanggaran pilkada jumlahnya mencapai 157 orang.

“Hanya 157 PNS yang terlapor melakukan dugaan pelanggaran dari 2,7 juta PNS yang ada di daerah pemilihan,” ujar Andi Batara di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Andi menyebut, para ASN yang diduga melakukan pelanggaran tersebar dari berbagai daerah yang melaksanakan pilkada secara serentak.

“Di Papua, dan sebenarnya banyak di wilayah timur dan di (Pulau) Jawa, Jawa Barat juga ada,” ungkap Andi.

Dari data yang diperoleh, para PNS yang dilaporkan diduga terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah petahana, keterlibatan masalah administrasi, serta ada dugaan memobilisasi orang.

“Rata-rata permasalahannya itu terlibat dalam kampanye, pelibatan mencoba memobilisasi beberapa masyarakat untuk memihak kepada paslon tertentu, tapi itu tentu sedang dilaporkan Panwaslu,” jelas Andi.

Apabila dari hasil pendalaman Panitia Pengawas Pemilu menemukan ada unsur kesalahan yang dilakukan para ASN, akan ditindak tegas.

“Sanksinya sesuai dengan surat edaran bersama menpan RB dan mendagri itu langsung saksi sedang dan berat, jadi tidak ada saksi ringan. Sanksi sedang itu penundaan pangkat, saksi berat sampai pemberhentian. Artinya kami lihat bobot pelanggarannya,” pungkasnya. (ren/viva)

Komentar