Sibolga – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi di Graha Nauli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Kamis 17 Januari 2019.
Rapat dipimpin Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, didampingi Kepala KPw BI Sibolga Suti Masniari Nasution dan Wakil Walikota Edi Polo Sitanggang, dihadiri instansi terkait, BPS, Pertamina, Bulog, Polres Sibolga, dan pimpinan OPD Sibolga.
Syarfi Hutauruk menjelaskan inflasi menjadi barometer untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pangan, serta menjaga komitmen Pemko Sibolga juga.
Dia menyebut, pada Desember 2018, Sibolga mengalami inflasi sebesar 0,1% (mtm) dan sepanjang tahun 2018 hanya di angka 2,86% (yoy).
“Ketika suatu daerah mengalami inflasi, bukan berarti daya beli masyarakat rendah, tetapi manajemen pengelolaannya bagus,” ujar Syarfi.
Hal yang patut diwaspadai adalah terjadinya kanalisasi yang tersumbat di tingkat tertentu. Semisal penyuplai melakukan penimbunan barang.
“Hal ini perlu kita cegah sebelum terjadi. Kepada OPD terkait segera melakukan inventarisasi supplier, agar kita mengetahui alur distribusi barang dan juga penyebab kelangkaannya,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Syarfi mengungkapkan, sektor perikanan juga menyebabkan inflasi di Kota Sibolga. Hal ini sebagai dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) 02/2015.
Solusinya, pihak Kementerian Kelautan Perikanan akan memberikan bantuan kapal, namun sampai sekarang belum terealisasi.
“Sampai saat ini kami terus berusaha meminta realisasi dari pemerintah pusat, dan akan kita sampaikan ulang kepada Bapak Presiden,” imbuhnya. (snt)
