SmartNews, Tapanuli – Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan forum mahasiswa dan masyarakat peduli hukum (Formasih) Sumut Sibolga berunjuk rasa di depan kantor wali kota dan Kejari Sibolga, Senin (6/7/2020).
Ketua umum DPW Formasih Sumut Sibolga, Marhanuddin Simamora dalam orasinya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup (PKPLH) Kota Sibolga.
“Kami datang untuk mempertanyakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai penjabaran dan perubahan APBD 2019 pada Dinas PKPLH Sibolga yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi,” kata Marhanuddin.
Pada aksi yang dikawal ketat aparat Polres Sibolga tersebut, Marhanuddin menjabarkan 4 item temuan yang didapatkan pihaknya, yakni pembuatan jalan setapak di atas laut di lokasi taman mangrove samping Depot Pertamina sebesar Rp200 juta.
Kemudian, belanja pemeliharaan sungai, parit dan drainase Rp600 juta, kegiatan pendukung program Kotaku Rp133.810.000, dan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rp1,646 miliar,” beber Marhanuddin.
Marhanuddin yang saat itu didampingi Korlap, Akdinul Akbar Jambak, dan koordinator aksi, M Azan Alkhairi menegaskan, aksi yang mereka lakukan adalah murni gerakan pihaknya dan tidak ada campur tangan orang lain, apalagi oknum yang menunggangi.
“Karena, kemarin kami sudah melayangkan surat klarifikasi. Kami ingin mendengar jawaban langsung dari Kadis PKPLH terkait penyataan sikap yang kami layangkan,” tegas dia.
Asisten Satu Pemkot Sibolga, Hendra Darmalius menjelaskan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Aspirasi ini kami terima dan akan kami bahas, dan juga ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Apakah ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan aturan, akan kami lihat. Bila ada kesalahan, itu akan kami evaluasi seperti apa yang kalian minta,” kata Hendra.
Sementara itu, Kajari Sibolga, Henri Nainggolan mengapresiasi aksi mahasiswa tersebut. Dia juga menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan mahasiswa kepada pihaknya.
“Terima kasih atas informasinya. Kami akan coba pelajari dulu, kami dalami, apakah ada atau tidak perbuatan yang melawan hukum, hingga mengakibatkan kerugian negara,” tutur Henri. (red)
