SmartNews, Tapanuli – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai adanya ketidakadilan dari pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam menangani pandemi Covid-19. Alasannya, Pemerintah dinilai justru lebih condong berpolitik menangani wabah itu.
Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Sidik Motik, menegaskan itu. Dia beralasan setelah melihat kebijakan pemerintah yang tetap memperbolehkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pembatasan yang dilakukan terhadap pengusaha dan masyarakat.
“Terus terang kita pengusaha distop tapi pilakda kenapa enggak disetop kan aneh. Kita disuruh sacrifice, duit pilkada kenapa terus jalan,” ucap Suryani di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa (15/9/2020).
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak mungkin dilaksanakan dalam proses pilkada ketimbang diterapkan di sektor-sektor usaha.
Katanya,hal itu terbukti dari banyaknya calon kepala daerah yang telah terpapar Covid-19 mulai saat proses pencalonan.
“Mana mungkin pilkada berjarak. Sekarang buktinya hampir 64 calon kan udah kena ngapain buang nyawa sia-sia. Kita disuruh sacrifice yuk sacrifice semua rame-rame,” katanya.
Dia pun mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang terus mengajak semua pihak untuk berbagi beban atau sharing the pain dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Padahal, dalam proses penanganannya saja selama ini menurutnya lebih dominan politiknya.
“Sharing pain gitu loh ya mbok ya pilkada setop dulu, nanti duitnya tambah banyak lagi kasihan dokternya juga. Karena yang pilkada juga datang ke Jakarta. Ini ada ketidakadilan yang kita lihat. Kenapa ini enggak berani disetop? Ini distop, politiknya lebih dominan emang betul nih,” Motik menambahkan. (viva)
