SNT, Sibolga – Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori meminta lembaga dewan yang terhormat jangan bikin kegaduhan menjelang perhelatan Pilkada Sibolga yang digelar serentak, pada 9 Desember 2020.
Demikian disampaikan Jamil Zeb Tumori yang juga Ketua Tim Pemenangan Bahdin-Edi, menyikapi ekspos Ketua DPRD, Akhmad Syukri Nazry Penarik bersama sejumlah anggota DPRD di gedung dewan, Selasa kemarin (1/12/2020).
Sebagaimana dalam pernyataannya kepada wartawan, Ketua DPRD Sibolga menyampaikan bahwa wali kota diduga melakukan intervensi dan pengarahan camat, lurah hingga kepling untuk memilih paslon tertentu.
“Perlu diingat, wali kota adalah orang yang membawahi pemerintahan, kalau dia melakukan kerja pemerintahan, jangan pula dituding mengarahkan aparatur negara,” kata Jamil dalam konferensi pers di Sibolga, Rabu (2/12/2020).
Politikus Golkar itu berpendapat, bahwa pernyataan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD tersebut dinilai tendensius dan tidak berdasar fakta dan akan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“DPRD adalah lembaga yang dipercayakan rakyat untuk melakukan kerja penting di pemerintahan, tentunya sebagai Tim Pemenangan Bahdin-Edi, kami merasa disudutkan,” ujar Jamil.
Dia menambahkan, secara musyawarah dan mufakat partai golkar telah menetapkan Syarfi Hutauruk (wali kota) sebagai Wantim Golkar.
“Jadi, kalau ada yang menyerang wali kota (Syarfi), sama saja menyakiti seluruh kader golkar. Kalau dia hadir sebagai wantim golkar di hari libur dan tidak menggunakan fasilitas negara, apa yang salah,” tegas dia.
Jamil pun balas menuding, mereka malah mendengar kabar sebaliknya, ada yang mengumpulkan lurah di suatu tempat dan mengintervensi para kepling.
“Para kepling ada yang menyampaikan kepada kita. Bahkan, informasi lain menyebut, masa jabatan wali kota sebentar lagi, jadi tak usah didengarkan kali,” kata Jamil.
Seharusnya, anggota DPRD melakukan tugas pengawasan disertai bukti autentik. Lakukan dengar pendapat, kemudian lakukan peninjauan ke lapangan, jangan pula menjadi lembaga tendensius.
“Tentu kita berharap, DPRD bekerja dengan baik, berdasarkan bukti dan tidak membuat kegaduhan dalam Pilkada Sibolga,” lanjut Jamil.
Buktinya, sampai saat ini DPRD Sibolga belum ada melakukan rapat dengar pendapat, bagaimana suksesnya penyelenggara Pilkada Sibolga.
Kemudian, belum ada juga penugasan anggota DPRD kepada dinas dan instansi dalam mengawasi duduk persoalan yang ditudingkan. (red)
