SmartNews, Sibolga – Beberapa warga menyayangkan pernyataan Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk terkait pemasangan bendera merah putih menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74, 17 Agustus 2019. Sebab dalam pernyataannya itu, walikota langsung menuduh salah satu kelompok etnis tertentu.
“Seperti yang kami baca di salah satu media online yang ada dibagikan di laman facebook, walikota kecewa karena sesuai pantauannya banyak warga etnis tertentu di Kelurahan Pasar Baru yang tidak memasang bendera di depan rumah ataupun tokonya,” ujar Jhon Foster (30), warga Kota Sibolga.
Pria yang berprofesi sebagai penarik becak bermotor itu mengaku merasa risih saat membaca berita tersebut.
Menurutnya, walikota sebagai kepala daerah dan pemerintahan mestinya mengayomi seluruh elemen masyarakat. Apalagi Sibolga adalah daerah yang bermotto “Negeri Berbilang Kaum”.
“Ini kok kepala daerah yang justru menyudutkan satu kaum tertentu. Kan ada bahasa yang lebih sejuk dan santun tanpa harus menyebutkan langsung satu kelompok. Padahal, ternyata banyak juga warga lain yang tidak memasang bendera kok,” katanya.
Menurutnya, pernyataan walikota dalam berita itu juga terkesan menunjukkan sentimentil ekonomi.
“Ada juga disebutkan, mereka cari makan, kaya, dan dapat uang di sini, tapi cinta tanah airnya kurang. Itu kan bahasa yang kasar, kayak ada sentimennya,” sebutnya.
Warga lainnya, K Hutagalung (45), membenarkan adanya imbauan untuk pemasangan bendera merah putih dalam menyambut momentum “17 Agustus”. Namun perlu dipertanyakan, apakah aparat pemerintah sesuai jenjangnya sudah mensosialisasikannya secara maksimal?
“Imbauan itu belum tentu sampai ke seluruh warga. Sebab warga lainnya pun banyak yang tidak pasang bendera. Dan, hal itu bukan mutlak menjadi satu-satunya tolak ukur rasa nasionalisme, pancasilais, dan kecintaan terhadap tanah air,” katanya. (red/mora)
