SmartNews, Tabagsel – Darwis Hutasuhut, salah seorang mantan Pengurus Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengaku kecewa atas terjadinya bentrokan antara Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat (AMPERA) dengan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) pada (16 /9/2019) lalu di depan Kantor Bupati Tapsel.
Menanggapi hal itu, Darwis Hutasuhut, mengatakan, jika ada kepentingan oleh oknum pejabat Tapsel terkait unjukrasa itu sehingga terjadi bentrokan. Dia pun sangat menyayangkan hal itu.
“Tak sepatutnya oknum pejabat yang sudah jadi mantan anggota HMI yang kini berstatus KAHMI menggunakan dan melindungi jabatan dan karir dengan memakai atribut-atribut dengan memperalat orang HMI,” kata Darwis Hutasuhut kepada wartawan, kemarin.
“Apakah ini karena oknum anggota KAHMI-nya sudah kehabisan akal, sehingga memanfaatkan adik-adik mahasiswa untuk melindungi jabatannya,” tanya Darwis.
Menurutnya, jika oknum pejabat tersebut merasa tidak ada berbuat salah dengan kinerjanya, ia menyebut tidak perlu menurunkan massa tandingan. Yang memicu terjadinya bentrokan.
Dia pun minta HMI, agar tidak terlibat pada kegiatan politik praktis (dukung mendukung). “Aksi eksternal HMI kan bersifat moral, akademik serta pengabdian,” sebut dia.
“HMI didirikan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika adik-adik dari HMI tidak terima cacian oleh massa lain terhadap oknum pejabat tersebut, masih ada solusi lain seperti melakukan musyawarah. Bila tidak bisa lagi, tempuh jalur hukum,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapsel, Parulian Nasution, kepada SmartNews membantah sebagai dalang terjadinya bentrokan tersebut seperti yang disebutkan massa AMPERA.
“Insya Allah, saya tidak pernah berpikir untuk berbuat hal seperti itu,” timpal pria yang juga menjabat sebagai Ketua KAHMI Tapsel.
Parulian mengatakan, soal indikasi pungli honor THL di RSUD Sipirok dan dugaan penyelewengan anggaran pada pagu pemeliharaan rumah dinas bupati, wakil bupati dan ketua DPRD, ia menyebut pemeriksaan di internal dan reguler telah dilakukan.
“BPK juga sudah melakukan pemeriksaan. Semua clean and clear, sehingga Tapsel mendapatkan WTP 5 kali berturut turut,” ungkap Parulian.
Menanggapi hal itu, Sekretaris LSM IMF Wacth Tapsel, Abdul Karim, menjelaskan, bahwa penerimaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tidak menjamin bahwa Pemda Tapsel bebas dari korupsi.
“Karena WTP hanya salah satu bentuk penghargaan atas prestasi memanage akuntansi keuangan, arsip dan azas kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Abdul Karim.
“Harapan kita agar penegak hukum mengambil alih untuk penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan adanya korupsi pemeliharaan rumah dinas tersebut,” jelas Abdul.
Sebelumnya diberitakan, massa AMPERA dalam aksi unjukrasa baru-baru ini, menyerukan tentang evaluasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk diantaranya dana pemeliharaan 3 rumah dinas di lingkungan sekretariat, dugaan pungutan liar (pungli) honor Tenaga Harian Lepas (THL) serta rekrutmen Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di RSUD Sipirok.
Saat aksi tersebut, ada massa tandingan yang mengatasnamakan diri dari HMI hingga terjadi bentrokan saat itu. (AM)
