SmartNews, Tapanuli – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong.
Menurut Mahfud, hal itu akan dapat melahirkan korupsi kebijakan. “Calon-calon itu 92 persen dibiaya oleh cukong. Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud dikutip dari sebuah wawancara video di laman detik.com, Sabtu (12/9/2020).
Mahfud mengatakan, korupsi kebijakan itu justri lebih berbahaya dari uang. “Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi penguasaan tambang. Yang kemudian sudah saya periksa itu tumpang tindih,” ungkapnya.
“Karena apa? karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang bupati itu boleh memberikan lisensi eksplorasi tambang sekian persen dari luasnya daerah”.
“Nah itu ternyata ada yang melebihi luar daerah. Kenapa? karena setiap bupati baru membuat lisensi baru, membuat izin baru sehingga tumpang tindih ketika berperkara ke MK,” kata Mahfud.
Lantas apa yang diperkarakan? “Sengketa kewenangan, ada pengujian undang-undang. Itu akibat Pilkada yang langsung,” ucapnya. (red)
