SNT, Tapteng – Keberadaan ponton atau kapal tongkang milik PT. Sinar Gunung Sawit Raya (PT. SGSR) di Kecamatan Sirandorung dan Manduamas, Kabupaten Tapteng, bikin resah masyarakat.
Pasalnya, ponton atau kapal tongkang itu dijadikan sebagai jembatan penyeberangan, dan menghambat aliran sungai.
Dampaknya, sawah dan rumah masyarakat di PO Manduamas selalu terendam banjir saat musim penghujan. Air sungai meluap lantaran alirannya disumbat oleh ponton tersebut.
Baca Juga: Bripka Junior Hutabarat Galang Dana Pembangunan Masjid Berusia 200 Tahun di Simangumban Taput
Menyikapi permasalahan tersebut, Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani menegaskan akan memerintahkan dinas terkait turun untuk meninjau ke lokasi tersebut.
“Saya sudah minta Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, serta Dinas PU dan Satpol PP cek kesana. Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD juga akan turun meninjau,” kata Bupati Bakhtiar Sibarani didampingi Wakil Bupati Tapteng, Darwin Sitompul dan Ketua DPRD Khairul Kiyedi Pasaribu kepada wartawan di Pandan, Selasa (27/4/2021).
Baca Juga: Rumah Dibakar Pemiliknya di Lintongnihuta Humbahas
Bupati mengingatkan pihak PT SGSR agar tidak membuat masyarakat resah, dan segera membangun jembatan permanen menggantikan kapal ponton tersebut.
“Tidak ada deking-deking, tidak ada sok-sok hebat, saya minta itu dibongkar. Silahkan bangun jembatan untuk kepentingan usaha. Mereka harus bangun jembatan, kalau tidak maka akan menghalangi jalan air. Bisa mencari untung tapi harus bisa memikirkan kepentingan masyarakat,” tegas Bakhtiar.
Baca Juga: 2 Warga Kampung Solok Barus Diboyong ke Mapolres Tapteng
Dia juga mengingatkan para pihak agar tidak menciptakan opini yang menjurus fitnah terkait persoalan kapal ponton tersebut.
Bupati mengatakan, Pemkab Tapteng selalu memperhatikan keluhan masyarakat dan peduli sangat kepada warga.
“Dulu sudah pernah saya panggil pihak SGSR terkait kerbau dan juga permasalahan kapal ponton. Kapal ponton itu sudah puluhan tahun, tapi itupun bukan berarti membenarkan ketika orang salah. Kita minta perusahaan SGSR harus koperatif. Izin HGU ini memang dari pusat, kalau tidak saya sudah cabut izinnya. Kalau tidak mau juga saya akan kirim surat ke Menteri. Investasi boleh tapi jangan mengganggu masyakarat. Saya minta kesadaran SGSR,” katanya.
Baca Juga: NasDem Tapanuli Tengah Bagikan Takjil dan Masker
“Lokasinya di dalam PT SGSR, jadi jangan bangun isu, itu di luar SGSR, tapi sungainya bukan milik SGSR. Kita lihat saja nanti HGUnya, itu masuk atau tidak. Kalaupun masuk, pihak PT SGSR harus berpikir, jangan karena mencari keuntungan lantas masyarakat dikorbankan. Ponton itu berada di dalam kebun SGSR, kalau di luar saya akan bongkar langsung. Tentu ada prosedur yang kita lewati, kita sudah panggil dan kita peringatkan. Kalau tidak juga maka kita akan surati kementerian, bila perlu akan kita bawa ke ranah hukum. Jangan seolah-olah kita dibilang membiarkan, kitapun sudah beberapa kali memanggil. Tukang fitnah supaya dikurangi berbuat fitnah, karena ini bulan puasa,” pungkasnya. (red)
