SNT – Sejumlah lurah/kades se-Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial, atau bansos dari pemerintah pusat. Bahkan ada kades yang mengeluh dan lapor jika ada orang kaya dapat bansos. Malah ada yang dapat lebih dari dua bantuan.
Demikian diungkapkan Kades Tijayan Klaten, Joko Laksono, saat diberi kesempatan berbicara di acara Rembug Desa dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo via daring, Senin (2/8/2021).
Dengan nada emosi, ia pun mengungkapkan uneg-unegnya selama ini terkait bansos. “Bansos ki malah marai mumet pak, bikin pusing. Kulo ajeng curhat pak, saya mau jujur. Ndak peduli nanti dimarahi Bu Mensos Risma,” kata Joko.
Ia mengungkapkan kalau Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran.
Katanya, ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Dapat itu malahan. Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep muncul, dan dapat bantuan lagi. Ngoten ndan, mumet aku,” kata Joko.
Hal itu, lanjutnya, membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
“Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan sampaikan ke Bu Risma,” lanjut Joko.
Ia menambah cerita lagi. Salah satu koleganya di Desa Nanggulan, seharusnya di desa itu ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang di-cancel.
“Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi, itu lagi, tidak ada perbaikan,” tegasnya.
Cerita yang nyaris sama disampaikan Suyuti, kepala dusun di Desa Barongan Klaten. Katanya, terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak,” begitu cerita Suyuti.
Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.
Kades Plawikan, Lilik Ratnawati, ikut menimpali. “Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari dana desa. Buat menenangkan,” kata dia.
Menanggapi keluhan yang bertubi-tubi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
“Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Di antara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespons.
“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya.
Sebab menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.
Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana.
Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
“Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya untuk menenangkan. Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi mereka seperti apa. Dan mereka siap betul,” pungkasnya. (viva/snt)
