Jakarta – Dua pimpinan DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori dan Hendra Sahputra mengunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI) di Jakarta, Kamis (31/5).
Kunjungan ini untuk koordinasi dan konsultasi menyikapi berbagai masalah perlindungan nelayan serta rencana pemberian bantuan dari KKP kepada nelayan Sibolga.
Hendra Sahputra yang juga Koordinator Komisi II DPRD Sibolga mengatakan koordinasi dan konsultasi bidang bantuan nelayan, khususnya pengadaan kapal nelayan, mesin dan alat tanggap ikan dilaksanakan di Gedung Mina Bahari lantai 9.
Sedangkan yang membidangi urusan keselamatan nelayan, khususnya program kartu nelayan dan asuransi nelayan, pertemuannya di lantai 8.
“Harapan kita, berbagai program kegiatan dan bantuan dari KKP RI untuk anggaran 2018 dapat dimanfaatkan nelayan Sibolga,” ujar Hendra.
Pihaknya menerima informasi dan hasil review dari KKP RI bahwa pada April 2018 lalu, ada 4 koperasi yang diusulkan DKP Sibolga sebagai calon penerima bantuan kapal.
Tetapi belum diketahui koperasi mana saja penerima kapal tersebut, masih menunggu hasil evaluasi akhir dan keputusan.
Rencananya, pada Juni nanti akan diumumkan ke berbagai daerah yang mengusulkan bantuan kapal. Keputusan pihak kementerian juga berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah dipenuhi oleh koperasi nelayan.
3.000 Kartu Nelayan
Hendra menambahkan, tahun ini 3.000 nelayan Sibolga akan memeroleh bantuan kartu asuransi nelayan yang ditampung di APBN 2018.
Ketentuannya, khusus bagi nelayan yang melaut dengan kapal 10 GT ke bawah, dan syarat berikutnya khusus bagi pemegang kartu nelayan yang belum pernah menerima asuransi nelayan yang anggarannya bersumber dari APBN.
Bagi nelayan yang telah menerima asuransi nelayan tahun sebelumnya dapat ditampung pada APBD atau melalui kegiatan asuransi mandiri yang dilakukan oleh pengusaha kapal.
Menyikapi hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak KKP RI ini, pihaknya akan menyarankan DKP Sibolga segera melakukan sosialisasi dan pengumpulan data nelayan.
“Bagi yang belum memiliki kartu nelayan, segera melakukan pengurusan kartu asuransi nelayan,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Sibolga akan mengundang DKP Sibolga dan pelaku usaha perikanan serta pihak asuransi untuk berdiskusi membantu masyarakat nelayan agar semua bisa terlindungi dan mendapatkan jaminan keselamatan melalui asuransi nelayan. (dody_snt)
