SmartNews, Padangsidimpuan – Aksi unjukrasa menolak pengadaan mobil dinas Walikota Padangsidimpuan diwarnai dengan pengrusakan tiga mobil-mobilan di kantor DPRD setempat, Senin kemarin (12/8/2019).
Koordinator aksi Agus Halawa yang dikonfirmasi SmartNews, Rabu (14/8/2019) menyampaikan menolak dengan keras pengadaan pembelian mobil dinas bernilai miliaran rupiah tersebut yang dianggarkan dalam PABPD 2019.
“Kalkulasi semua untuk pengadaan mobil dinas tersebut sekitar 4 M. Ini untuk Wakil, ini untuk Pak Sekda. Untuk Walikota hari ini resmi kita tolak. Setuju kita ya.. Kita tolak dengan cara ini,” sebut Agus sambil merusak satu mobil-mobilan yang ia pegang sembari melemparnya ke lantai teras kantor DPRD Padangsidimpuan dihadapan petugas Satpol PP yang berjaga-jaga di lokasi.
“Sepakat kan? Kita tolak dengan cara ini,” sambung Agus yang kemudian menendang mobil-mobilan itu ke arah petugas Satpol PP.
Tak hanya Agus, sejumlah mahasiswa lainnya ikut melakukan aksi yang sama. “Ini juga hasil keringat masyarakat,” kata mereka sembari menginjak-injak mobil-mobilan itu.
“Jadi dengan tegas kami mahasiswa, masyarakat menolak pengadaan mobil dinas itu,” kata Agus.
Menurut Agus, seharusnya Walikota Padangsidimpuan melihat kesemrawutan pasar yang tidak tertata rapi, kemudian trotoar pejalan kaki dijadikan lahan parkir, itu yang seharusnya diprioritaskan kepala daerah dalam kinerja, bukan mementingkan mobil dinas, karena saat ini mobil dinas yang ada masih layak dipakai,” katanya.
Katanya lagi, aksi unjukrasa dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan, bukan kepentingan pribadi. Masyarakat juga harus dapat melihat fakta yang sebenarnya.
“Pengadaan mobil dinas kepada daerah itu belum penting, nasib masyarakat dan kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Anggota DPRD Padangsidimpuan juga harus melihat kebenarannya, layak dan pantaskah pengadaan mobil dinas itu,” ungkapnya.
Sambung Agus, Walikota Padangsidimpuan juga harus melihat dengan nyata apa yang perlu dan prioritas untuk masyarakat Padangsidimpuan dengan memakai hati dan perasaan, apalagi walikota juga pernah menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan dan seharusnya paham.
“Kami menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp4 miliar, ini aksi kami kesekian kalinya,” terangnya. (s3)