SNT, Taput – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Taput, Sumatra Utara (Sumut) Selasa (19/1/2021) tentang pembahasan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 diwarnai dengan aksi walk out, dan devisit anggaran hingga Rp 150 miliar.
Fraksi Hanura dan Garda Persatuan keluar ruangan rapat dengan alasan saran mereka tidak diakomodir oleh pimpinan dewan.
“Kita hargai etikat baik pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan RAPBD 2021. Namun, kita meminta lebih, ada pembahasan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang tertunda pada paripurna tahun 2020 yang lalu,” ketus Sekretaris Fraksi Hanura, Tota Situmeang.
Senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Garda Persatuan, Dapot Hutabarat.
Katanya, pembahasan ranperda harus sesuai dengan koridor yang berlaku.
“KUA PPAS secara defakto sudah membuat kesepakatan pada tanggal 27 November 2020, hanya secara dejure penandatangani belum dilakukan, hal ini yang kami sampaikan supaya diakomodir dan dijadwal untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2021,” kata Dapot sembari menegaskan jika saran tidak diterima, mereka berhak untuk tidak terlibat dalam pembahasan tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Taput, Sarlandy Hutabarat yang membacakan Nota Pengantar Pembahasan RAPBD 2021 mengungkapkan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.338.912.320,- turun sebesar 5,28 persen dibandingkan dengan APBD 2020 yang sebelumnya sebesar Rp 1.480.078.317.
“Selisih antara pendapatan dan anggaran belanja terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 150.165.996.504,” kata Sarlandy.
Baca Juga: Ini Kriteria Orang yang Tidak Boleh Divaksin COVID-19 . ts)
