SNT, Sibolga – Ketua LSM Sekoci Sibolga Domenius Hasibuan menyayangkan kebijakan Kepala Kantor Pos Sibolga, Alex Riadi yang membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menimbulkan kerumunan yang berbuntut dibubarkan Polisi, Rabu (28/7/2021) siang.
Domenius mengaku heran dengan kebijakan pihak Kantor Pos Sibolga membagikan bantuan sosial tersebut yang mengundang kerumunan disaat sedang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Sibolga dengan Level 3.
“Seharusnya Kantor Pos Sibolga berkoordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19 Sibolga bapak Jamaluddin Pohan (Wali Kota Sibolga) sebelum dilakukan pembagian bantuan sosial tersebut. Biar tahu bagaimana mekanisme pembagiannya tanpa mengundang kerumunan,” jelas Domenius di Sibolga, Rabu sore.
Dia menegaskan, jika nanti terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Sibolga akibat terjadinya kerumunan itu, apakah pihak Kantor Pos Sibolga akan bertanggungjawab.
“PPKM ini pengawasan kegiatan kerumunan lebih ketat, karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Untuk itu kita menyayangkan kebijakan, atau apalah namanya yang dilakukan Kepala Kantor Pos Sibolga,” katanya.
Untuk itu, Domenius minta agar Kepala Kantor Pos Sibolga memberikan penjelasan atas kebijakan yang dilaksanakan tentang pembagian BLT tersebut. Apakah sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Sibolga.
Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) terpaksa membubarkan kerumunan warga penerima bantuan sosial tersebut di Kantor Pos Sibolga karena terjadi kerumunan, dan dibubarkan pada Rabu siang (28/7) sekitar pukul 11.30 WIB.
“Pembubaran kita lakukan untuk mencegah klaster baru penularan COVID-19 di Kota Sibolga,” jelas Taryono.
Sebelumya kata Kapolres, pihak Kantor Pos Sibolga sudah diminta agar menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) bagi warga penerima bantuan BST dan PKH tersebut.
“Kemarin sudah kita sampaikan ke Kantor Pos Sibolga agar kursinya diatur, jarak warga juga. Tapi masih saja terjadi kerumunan. Jadi kita bubarkan,” tegasnya.
Pihak Kantor Pos Sibolga sebelumnya juga sudah diminta agar penyaluran bantuan tersebut diatur per kelurahan saja, sehingga tidak terjadi kerumunan.
“Bukan saya mau menghambat program pemerintah dalam pembagian bansos, tapi mengingat pihak penyelenggara tidak menerapkan prokes, terpaksa kami bubarkan. Ditunda dulu pelaksanaannya,” kata Taryono.
Belum diketahui kapan kembali pembagian bansos bagi warga tersebut disalurkan. Pihak Kantor Pos Sibolga belum memberikan keterangan kepada wartawan. (red)
