SNT, Sibolga – Para pejabat di Pemkot Sibolga hingga kepala lingkungan (Kepling) dan KPPS, diminta agar tidak menyalahgunakan wewenang menjelang Pilkada Sibolga, 9 Desember 2020.
Hal ini disampaikan Ketua DPD IPK Kota Sibolga, Reza Andika Rahmad Zeb Tumori kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).
Reza begitu panggilan akrabnya, menyampaikan hal tersebut terkait adanya informasi yang beredar di masyarakat, bahwa diduga ada oknum kepling ‘mengancam’ warga supaya memilih paslon tertentu pada Pilkada nanti.
“Nama warga itu akan dicoret sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH),” katanya.
Reza pun mengingatkan, bagi oknum yang terlanjur melakukan hal demikian segera menghentikan perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. “Kami akan kawal ini, dan kami akan bawa ke ranah hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut diimbaunya, agar para kepling jangan mau mengorbankan masa depan diri dan keluarganya, karena tekanan entah dari siapapun itu. “Kembalilah ke jalan yang lurus sesuai tugas anda,” kata Reza.
Dia menambahkan informasi lain yang beredar, diduga ada oknum KPPS akan melakukan money politik saat pembagian undangan ke masyarakat pemilih.
“Kami ingatkan juga kepada saudara kami oknum KPPS, mana tahu ada yang sudah terlanjur berniat dan terlibat, kembalilah ke jalan yang lurus,” ujar Reza.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana dan dapat mencederai demokrasi. “Ayo kita ciptakan Pilkada Sibolga yang jujur,” ajaknya.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat Kota Sibolga agar jangan mau ditakut-takuti, karena kepling tidak punya wewenang menghapus data masyarakat sebagai peneriman bantuan PKH.
Karena data penerima PKH itu sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI, bukan di kepling. Merubahnya tidak bisa sesuka hati dan ada proses birokrasinya.
“Kami juga punya hubungan baik dengan para pendamping PKH. Kami tidak akan ke mana-mana, tapi kami punya mata dan telinga di mana-mana,” pungkasnya. (red)
